Pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan intuisi dalam membuat kebijakan publik. Di era digital, fondasi kebijakan publik berbasis data menjadi kunci dalam setiap pengambilan keputusan. Data yang akurat dan terintegrasi membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat, memperkirakan dampak sosial, dan merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Namun, membangun fondasi kebijakan publik berbasis data bukan hal yang sederhana. Banyak lembaga masih menghadapi tantangan seperti kualitas data yang tidak konsisten, kurangnya koordinasi antar instansi, dan rendahnya literasi analitik di sektor publik. Karena itu, dibutuhkan transformasi menyeluruh untuk menjadikan data sebagai pusat dari kebijakan nasional.
Transformasi Kebijakan Publik di Era Digital
Laporan McKinsey & Company menegaskan bahwa sistem data yang baik adalah inti dari kebijakan publik modern. Negara yang berhasil mengintegrasikan datanya mampu meningkatkan efisiensi dan mempercepat respons terhadap perubahan sosial.
Program Satu Data Indonesia menjadi langkah besar ke arah tersebut. Tujuannya jelas: menyatukan data lintas kementerian agar kebijakan yang dibuat lebih akurat dan berbasis bukti (evidence-based policy). Tanpa integrasi, data hanya menjadi arsip yang sulit dimanfaatkan secara maksimal.
Manajemen Data sebagai Pilar Efisiensi
Dalam laporan lainnya McKinsey menunjukkan bahwa transformasi data di sektor publik dapat memangkas biaya hingga 30%. Lebih dari itu, data membantu pemerintah membuat keputusan lebih cepat dan terukur.
Keberhasilan tersebut tidak hanya bergantung pada teknologi. Faktor terpenting adalah budaya organisasi yang berbasis data (data-driven culture). Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kemampuan analitik pegawainya, membangun sistem kolaboratif, serta menempatkan analisis data sebagai langkah wajib dalam proses kebijakan.
Kebijakan Publik Berbasis Bukti
Pendekatan evidence-based policy membantu pemerintah membuat kebijakan dengan landasan ilmiah yang jelas. Melalui analisis data sosial ekonomi, dampak kebijakan bisa diukur dengan objektif. Hasilnya, program publik menjadi lebih efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Contohnya, pengolahan data penerima manfaat dapat memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Langkah ini tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi pun meningkat karena keputusan diambil berdasarkan data yang dapat diverifikasi.
Konteks Indonesia: Membangun Ekosistem Data yang Kuat
Indonesia telah memulai perjalanan menuju pemerintahan digital melalui program seperti SPBE dan Satu Data Indonesia. Meski begitu, masih ada tantangan besar. Integrasi antarinstansi belum optimal, dan literasi digital aparatur perlu diperkuat.
Menurut McKinsey, negara dengan ekosistem data yang matang dapat membuat kebijakan hingga 40% lebih cepat dibandingkan yang masih konvensional. Artinya, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, membangun regulasi data yang jelas, dan mendorong transparansi publik melalui riset yang terarah.
Sigma Research Indonesia
Sebagai salah satu perusahaan riset dan konsultan strategi terkemuka di Indonesia, Sigma Research Indonesia sudah memiliki pengalaman lebih dari 17 tahun di bidang market & social research, dan telah membantu berbagai brand nasional dan internasional dalam merancang kebijakan berbasis bukti yang relevan dengan kebutuhan lokal.
Kami percaya bahwa kebijakan publik yang kuat berawal dari data yang akurat. Melalui pendekatan data-driven dan human-centered, Sigma Research Indonesia menghadirkan analisis mendalam untuk memperkuat fondasi kebijakan dan mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan di era digital. Hubungi Admin SRI Melalui Whatsapp Bisnis atau email info@sigmaresearch.go.id
