Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia semakin mendorong transformasi menuju pengambilan keputusan yang berbasis bukti atau lebih dikenal sebagai kebijakan publik berbasis data. Pemerintah memerlukan data yang kuat, relevan, dan real time untuk merancang kebijakan yang adaptif terhadap perubahan perilaku masyarakat, dinamika ekonomi, hingga risiko sosial yang kompleks.
Namun, perjalanan menuju tata kelola data yang matang tidaklah sederhana. Banyak tantangan struktural yang harus diselesaikan agar data benar-benar menjadi fondasi kebijakan, bukan sekadar pelengkap administratif.
1. Tantangan Membangun Kebijakan Publik Berbasis Data di Indonesia
-
Fragmentasi Data yang Menghambat Kebijakan Publik Berbasis Data
Laporan McKinsey tentang Akselerasi program AI di sektor publik menegaskan bahwa kualitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas datanya. Tantangan terbesar justru datang dari data yang terpecah-pecah.
Hal ini juga terjadi di Indonesia: data kementerian dan lembaga sering tidak sinkron, memiliki standar berbeda, dan tidak selalu terbuka untuk lintas instansi. Akibatnya, proses penyusunan kebijakan membutuhkan waktu lama, sulit diverifikasi, dan tidak responsif terhadap dinamika lapangan.
-
Kualitas Data yang Belum Konsisten
Studi Quirk’s mengenai lanskap privasi data menunjukkan banyak institusi termasuk lembaga pemerintah masih menghadapi masalah kelengkapan, akurasi, dan integritas data. Data yang tidak bersih membuat perumusan kebijakan rentan bias, apalagi ketika digunakan untuk analitik atau pemodelan prediktif.
-
Perubahan Regulasi dan Tantangan Privasi
Dengan hadirnya UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), pemerintah harus meningkatkan standar perlindungan data warga. Tantangannya: kapasitas teknis belum merata, proses penyimpanan belum sepenuhnya terstandarisasi, dan tata kelola keamanan masih berkembang.
Artikel Quirk’s menekankan bahwa privasi telah menjadi isu strategis di seluruh dunia, sehingga instansi publik perlu menyeimbangkan antara penggunaan data dan etika data.
-
Kesenjangan SDM dan Infrastruktur untuk Mengelola Kebijakan Berbasis Data
Tidak semua daerah memiliki infrastruktur digital yang merata. Kapasitas analitik, kompetensi staf, dan akses terhadap alat analitik modern juga masih belum seragam.
2. Solusi Membangun Kebijakan Publik yang Lebih Adaptif
-
Interoperabilitas dan Tata Kelola Data Nasional
Sebagaimana disarankan McKinsey, pemerintah perlu membangun data governance yang kuat, termasuk:
-
-
standarisasi format data nasional,
-
sistem integrasi lintas instansi,
-
akses data berbasis peran,
-
pemetaan data prioritas untuk kebijakan strategis.
-
Program Satu Data Indonesia adalah fondasi penting, tetapi membutuhkan percepatan di level implementasi agar interoperabilitas tidak berhenti di tahap regulasi.
-
Penerapan Open Data yang Aman dan Bertahap
Dalam artikelnya, McKinsey menyoroti manfaat open data: meningkatkan transparansi, efisiensi, dan inovasi publik. Indonesia dapat memperkuat program open data dengan pendekatan bertahap melalui:
-
-
membuka dataset non-sensitif secara prioritas,
-
memastikan anonimisasi dan keamanan,
-
menyediakan API publik,
-
menciptakan ekosistem kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri.
-
Pendekatan ini membuat data publik benar-benar memberi nilai tambah bagi riset, inovasi, dan partisipasi warga.
-
Penguatan Sistem Privasi dan Etika Data
Sejalan dengan temuan Quirk’s tentang perubahan lanskap privasi global, Indonesia perlu menerapkan standar keamanan data yang konsisten:
-
-
audit data berkala,
-
manajemen akses yang ketat,
-
edukasi SDM mengenai etika data,
-
kebijakan transparansi penggunaan data pada layanan publik digital.
-
Ini bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kepercayaan publik.
-
Membangun Kapasitas Data di Daerah
Kebijakan baru tidak akan berjalan tanpa SDM yang paham data. Pemerintah pusat perlu fokus pada:
-
-
pelatihan analitik,
-
literasi data bagi ASN dan non-ASN,
-
menyediakan dashboard indikator daerah,
-
menstandardisasi alat dan platform.
-
Peningkatan kapasitas ini penting agar data tidak hanya terkumpul, tetapi diolah menjadi insight nyata.
3. Menghubungkan Insight Global dengan Kebutuhan Indonesia
Dari ketiga sumber referensi, terlihat pola yang sama: data hanya berfungsi jika dapat diakses, dipercaya, aman, dan digunakan oleh orang yang tepat. Indonesia memiliki pondasi kuat melalui transformasi digital dan inisiatif Satu Data Indonesia, tetapi butuh percepatan di lapangan untuk mencapai dampak nyata bagi pembangunan nasional.
Kebijakan publik berbasis data bukan sekadar mengumpulkan data, tetapi membangun ekosistem yang terintegrasi: teknologi, SDM, proses, dan tata kelola.
Menuju Kebijakan yang Lebih Presisi dan Berorientasi Dampak
Pengambilan keputusan publik yang efektif selalu berangkat dari pemahaman yang tepat tentang kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan consumer insight dan data perilaku warga, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan berdampak nyata. Pendekatan ini bukan hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan antara masyarakat dan institusi yang mengaturnya.
Di tengah kompleksitas sosial dan dinamika digital saat ini, riset kebijakan berbasis data menjadi pondasi utama untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab tantangan lapangan. Dengan metodologi yang tepat, data mampu diterjemahkan menjadi arah strategis yang konkret.
Sebagai lembaga riset yang berpengalaman selama 17 tahun, Sigma Research Indonesia bersama tim profesional telah membantu banyak brand dan lembaga dalam mengambil keputusan kebijakan berbasis data tentang kebutuhan masyarakat. Hubungi Admin SRI Melalui Whatsapp Bisnis atau Email info@sigmaresearch.co.id
