Setiap kebijakan publik atau public policy di Indonesia idealnya lahir dari analisis data dan riset mendalam atau deep research. Tanpa fondasi berbasis bukti, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran, menghabiskan anggaran, atau bahkan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Inilah peran penting Public Policy Research (riset kebijakan publik)—sebuah pendekatan ilmiah yang membantu pemerintah maupun lembaga publik mengambil keputusan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Di Indonesia, urgensi riset kebijakan semakin besar. Kompleksitas masalah publik—mulai dari pembangunan infrastruktur, kesehatan masyarakat, pendidikan, hingga transisi energi—menuntut kehadiran riset yang kredibel untuk memandu proses perumusan kebijakan.
Apa Itu Public Policy Research?
Public Policy Research adalah proses analisis sistematis terhadap isu-isu publik menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif. Metode ini mencakup:
-
Survei masyarakat untuk memahami opini dan kebutuhan.
-
Analisis ekonomi untuk mengukur dampak biaya-manfaat dari sebuah kebijakan.
-
Studi literatur & dokumen resmi untuk membandingkan kebijakan di berbagai negara.
-
Riset partisipatif yang melibatkan masyarakat langsung dalam proses perumusan.
Dengan pendekatan ini, pembuat kebijakan dapat memperoleh gambaran yang objektif dan terukur, bukan sekadar berdasarkan intuisi atau kepentingan politik sesaat.
Pentingnya Riset Kebijakan Publik di Indonesia
Indonesia sedang menghadapi tantangan besar menuju Visi Indonesia 2045. Untuk mencapainya, riset kebijakan publik memainkan peran strategis, antara lain:
-
Mengurangi policy–reality gap.
Banyak kebijakan gagal karena implementasi tidak sesuai kondisi lapangan. Riset mampu mengidentifikasi potensi hambatan sejak awal. -
Mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).
Misalnya, analisis dampak carbon tax menunjukkan beban paling besar ditanggung kelompok berpenghasilan rendah (arxiv.org). Temuan ini membantu pemerintah merancang skema kompensasi yang adil. -
Memastikan kebijakan inklusif.
Riset sosial dapat mengungkap kebutuhan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, atau masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Visualisasi: Contoh Chart
Hasil riset kebijakan biasanya divisualisasikan dalam bentuk:
-
Bar chart → Perbandingan alokasi vs realisasi anggaran infrastruktur.
-
Pie chart → Distribusi dampak carbon tax berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga.
Visualisasi ini memudahkan pembuat kebijakan maupun publik untuk memahami hasil riset secara ringkas dan berbasis data.
Seperti kutipan dari PWC:
“The PwC Economics and Policy team strongly believes in the role of the public sector in enabling conditions for sustainable economic development across Indonesia.”
(PwC Indonesia)
Di mana riset kebijakan publik adalah fondasi kebijakan yang adil, transparan, dan berdampak.
Di tengah dinamika sosial-ekonomi Indonesia, riset ini membantu pemerintah, lembaga publik, maupun organisasi internasional membuat keputusan yang tepat dan berkelanjutan.
Sigma Research siap menjadi mitra strategis dalam menyediakan Public Policy Research yang independen, komprehensif, dan relevan dengan konteks lokal Indonesia.
👉 Hubungi Sigma Research untuk memulai langkah mendukung kebijakan publik berbasis data.
